Rusia Berlakukan Pajak 15% atas Keuntungan Penambangan Bitcoin Seiring Berlakunya Undang-Undang Baru

Rusia mengambil langkah lebih lanjut untuk mengatur industri penambangan kripto, dengan pemerintah melanjutkan rancangan amandemen untuk mengenakan pajak atas laba dan transaksi penambangan mata uang kripto. Aturan baru ini, yang diumumkan oleh Kementerian Keuangan, bertujuan untuk memperjelas kewajiban pajak bagi penambang mata uang kripto dan operator infrastruktur penambangan.

Menurut laporan Interfax, rancangan amandemen tersebut mendefinisikan mata uang kripto sebagai properti untuk tujuan perpajakan. Ini berarti bahwa pendapatan yang dihasilkan dari mata uang kripto yang ditambang akan dikenakan pajak berdasarkan nilai pasar token pada saat diterima. Penambang mata uang kripto juga akan diizinkan untuk mengurangi biaya terkait dari pendapatan kena pajak mereka.

Berdasarkan undang-undang baru, transaksi kripto tidak akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Sebaliknya, pendapatan yang dihasilkan dari transaksi ini akan dikenakan pajak yang sama dengan pendapatan dari sekuritas. Tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi atas pendapatan mata uang kripto diusulkan untuk ditetapkan sebesar 15%.

Persyaratan Baru bagi Operator Infrastruktur Pertambangan

Operator fasilitas penambangan kripto juga akan menghadapi kewajiban tambahan berdasarkan amandemen yang diusulkan. Mereka akan diminta untuk memberi tahu otoritas pajak tentang individu yang menggunakan infrastruktur mereka untuk kegiatan penambangan. Namun, informasi spesifik yang harus diungkapkan operator penambangan tentang pelanggan mereka belum jelas.

Draf amandemen tersebut juga menyatakan bahwa, mulai 1 November, penambangan kripto di Rusia hanya diizinkan bagi pengusaha perorangan dan organisasi yang terdaftar. Individu yang tidak berstatus pengusaha tetap dapat menambang Bitcoin, tetapi hanya dalam batas konsumsi 6.000 kWh per bulan.

Larangan Penambangan Regional dan Batasan Konsumsi Listrik

Selain perubahan pajak, pemerintah Rusia juga telah memberlakukan larangan penambangan sementara untuk wilayah tertentu karena kekurangan listrik yang sedang berlangsung. Pembatasan ini, yang akan berlaku mulai 1 Desember 2024 dan akan tetap berlaku hingga 15 Maret 2025, merupakan bagian dari upaya untuk mengelola konsumsi listrik di negara tersebut.

Dengan amandemen baru ini, Rusia bermaksud memformalkan pendekatannya terhadap penambangan mata uang kripto sekaligus menghasilkan pendapatan pajak dari industri yang tengah berkembang. Namun, rincian seputar beberapa aspek regulasi, seperti persyaratan pengungkapan bagi operator fasilitas penambangan, masih dalam tahap klarifikasi.

Seiring terus berkembangnya lanskap regulasi global untuk mata uang kripto, aturan pajak baru Rusia menandakan pendekatan yang lebih terstruktur dan formal terhadap penambangan kripto di negara tersebut.