Pemerintah AS memerintahkan bank untuk membatasi aktivitas kripto, ungkap dokumen Coinbase

Komunikasi internal dari Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) telah mengungkapkan bahwa pemerintah AS mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membatasi keterlibatan bank dengan bisnis mata uang kripto pada tahun 2022, menurut dokumen yang dirilis oleh Coinbase. Komunikasi ini, yang dipublikasikan setelah gugatan hukum oleh Coinbase, menunjukkan bahwa regulator memainkan peran penting dalam membatasi akses ke layanan perbankan untuk industri kripto, sehingga menciptakan lingkungan yang menantang bagi perusahaan-perusahaan di sektor tersebut.

Arahan FDIC kepada Bank

Dokumen FDIC yang dirilis mencakup surat yang secara eksplisit menginstruksikan bank untuk menghentikan semua aktivitas terkait kripto. Surat yang dikeluarkan untuk bank tersebut meminta agar mereka menghentikan semua layanan yang terkait dengan aset kripto, termasuk penawaran kepada perusahaan kripto dan nasabah. Komunikasi resmi tersebut berbunyi: “Kami dengan hormat meminta Anda untuk menghentikan semua aktivitas terkait aset kripto.”

Arahan ini tampaknya telah menunda atau menghentikan upaya bank untuk menyediakan layanan terkait kripto, seperti menawarkan akun atau memfasilitasi transaksi kripto. Penghentian layanan tersebut dilaporkan sebagai respons terhadap persyaratan kepatuhan yang tidak jelas di sektor kripto, yang menurut beberapa kritikus digunakan sebagai pembenaran untuk membatasi akses perbankan bagi bisnis kripto.

Tuduhan “Operasi Chokepoint 2.0”

Coinbase mengklaim bahwa komunikasi FDIC ini mengungkap upaya terkoordinasi oleh pemerintah AS untuk membatasi akses perbankan bagi bisnis kripto yang sah. Hal ini disebut sebagai “Operasi Chokepoint 2.0”, yang oleh sebagian orang di industri kripto dianggap sebagai inisiatif pemerintah untuk menghambat sektor tersebut dengan secara efektif memutusnya dari sistem keuangan tradisional.

Istilah “Operasi Chokepoint” awalnya merujuk pada inisiatif masa lalu oleh regulator AS yang bertujuan menekan bank agar berhenti menyediakan layanan kepada industri yang dianggap berisiko tinggi, seperti pemberi pinjaman gaji dan pedagang senjata. Para kritikus kini berpendapat bahwa Operasi Chokepoint 2.0 merupakan perluasan dari konsep ini, yang secara khusus menargetkan industri kripto.

Kepala Bagian Hukum Coinbase, Paul Grewal, menyatakan ketidaksetujuannya yang kuat terhadap tindakan pemerintah di X (sebelumnya Twitter). Ia menulis, “Surat-surat ini menunjukkan bahwa Operation Chokepoint 2.0 bukan sekadar teori konspirasi kripto. [FDIC] masih bersembunyi di balik redaksi yang terlalu luas.” Grewal lebih lanjut menekankan bahwa kurangnya pedoman yang jelas untuk bisnis kripto memungkinkan regulator untuk memberlakukan pembatasan informal pada industri, yang secara efektif mengisolasi kripto dari sektor perbankan.

Hubungan yang Tegang Antara Kripto dan Perbankan Tradisional

Selama bertahun-tahun, perusahaan mata uang kripto di AS menghadapi tantangan dalam membangun dan memelihara hubungan perbankan karena ketidakpastian seputar kepatuhan terhadap peraturan. Banyak bank enggan bekerja sama dengan perusahaan kripto karena kekhawatiran atas risiko penipuan, masalah kepatuhan, dan potensi kerusakan reputasi. Kurangnya kejelasan ini telah menyebabkan beberapa bank sepenuhnya menghindari kerja sama dengan bisnis kripto, yang menciptakan hambatan signifikan bagi perusahaan yang mengandalkan infrastruktur perbankan tradisional untuk beroperasi.

Para eksekutif Coinbase berpendapat bahwa ambiguitas regulasi seputar mata uang kripto telah berkontribusi terhadap masalah ini. Surat-surat FDIC, menurut Coinbase, menyoroti bagaimana kurangnya panduan formal telah memungkinkan regulator untuk memberlakukan pembatasan informal pada bank, yang pada gilirannya, membatasi kemampuan bisnis kripto legal untuk mengakses layanan perbankan dasar.

Seruan untuk Reformasi Regulasi

Paul Grewal dari Coinbase mengadvokasi perubahan pendekatan, dengan menyatakan bahwa bisnis Amerika yang taat hukum seharusnya memiliki hak untuk mengakses layanan perbankan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pemerintah. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang akan datang memiliki kesempatan untuk membalikkan apa yang ia pandang sebagai kebijakan kripto yang merugikan, khususnya langkah-langkah regulasi seperti Operation Chokepoint 2.0 yang ia yakini bermotif politik.

Terbitnya dokumen FDIC ini telah memicu perdebatan baru tentang hubungan antara industri kripto dan regulator AS. Sementara sektor kripto terus tumbuh dan menarik investor institusional, sektor ini menghadapi tantangan berkelanjutan terkait akses perbankan dan ketidakpastian regulasi. Gugatan hukum Coinbase dan terungkapnya komunikasi ini kemungkinan akan mengintensifkan seruan untuk regulasi yang lebih jelas dan lebih transparan di AS agar industri kripto dapat berkembang bersama layanan keuangan tradisional tanpa campur tangan pemerintah yang tidak perlu.