Kepala RBI mengatakan stablecoin mengancam kedaulatan moneter India

Gubernur bank sentral India memandang stablecoin sebagai risiko terhadap kedaulatan pemerintah atas sistem moneter.

Berbicara di Seminar Perbankan Internasional Tahunan G30 ke-39 yang diadakan di Washington DC, Gubernur Bank Sentral India Shaktikanta Das mengatakan bahwa ia memiliki “keberatan yang sangat kuat terhadap stablecoin.”

Menurut Das, stablecoin adalah “uang pribadi” yang dapat melemahkan kedaulatan pemerintah dengan memungkinkan penerbit swasta mendominasi ekosistem pembayaran. Ia menambahkan bahwa stablecoin menawarkan lebih banyak risiko daripada keuntungan.

Sebaliknya, ia menyoroti keunggulan CBDC, dengan menunjukkan bahwa CBDC didukung oleh pemerintah, menawarkan penyelesaian yang terjamin, dan tidak memerlukan agunan apa pun. Hal ini, menurutnya, menjadikannya pilihan yang lebih aman dan andal dibandingkan dengan stablecoin swasta yang penuh ketidakpastian.

Das juga mencatat bahwa proyek percontohan CBDC yang sedang berlangsung di India telah menerima umpan balik positif dan mengungkapkan niat RBI untuk mengintegrasikan CBDC dengan Antarmuka Pembayaran Terpadu India, sistem pembayaran waktu nyata yang memproses lebih dari 500 juta transaksi setiap hari.

India meluncurkan program percontohan CBDC untuk rupee digital pada bulan Desember 2022 bersama dengan 16 bank yang berpartisipasi untuk menguji kasus penggunaannya sambil juga mengeksplorasi fungsionalitas tambahan seperti transaksi offline dan fitur pemrograman.

Das sebelumnya menekankan bahwa fitur pemrograman CBDC dapat menjadi pengubah permainan untuk inklusi keuangan dengan memastikan penyaluran dana yang tepat sasaran. Ia menegaskan hal ini dalam komentar terbarunya tetapi menekankan bahwa India tidak terburu-buru dalam peluncuran rupee digital, karena RBI ingin menguji desain, fitur, dan ketahanannya secara menyeluruh sebelum peluncuran skala penuh.

Pernyataan gubernur RBI muncul saat muncul laporan bahwa India mungkin sekali lagi berencana melarang mata uang kripto swasta, termasuk stablecoin. Minggu lalu, dua pejabat anonim mengatakan kepada media lokal bahwa regulator telah berkonsultasi dengan lembaga-lembaga utama dan menyimpulkan bahwa risiko mata uang kripto swasta lebih besar daripada manfaatnya.

India saat ini tengah menggarap sebuah makalah kebijakan yang diharapkan dapat memperjelas sikap resminya terhadap mata uang kripto. Sementara itu, negara tersebut menduduki posisi teratas dalam indeks adopsi mata uang kripto global Chainalysis, meskipun para investor harus berhadapan dengan rezim pajak yang memberatkan.