BIS dan bank-bank besar memperkenalkan Proyek Mandala untuk meningkatkan transaksi lintas batas

Bank for International Settlements dan bank sentral dari Australia, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura telah memperkenalkan Proyek Mandala, sebuah sistem yang menanamkan kepatuhan regulasi langsung ke dalam transaksi keuangan lintas batas.

Prakarsa ini mengatasi kendala umum dalam transaksi internasional, seperti berbagai peraturan yang sering kali meningkatkan biaya dan memperlambat kecepatan transaksi. Menurut BIS, diharapkan dapat memperlancar pembayaran lintas batas tanpa mengorbankan privasi atau kualitas pemeriksaan regulasi dengan menggunakan pendekatan “kepatuhan berdasarkan rancangan”.

Proyek Mandala juga dapat terintegrasi dengan sistem aset digital modern, seperti mata uang digital bank sentral, dan sistem yang sudah mapan, seperti SWIFT, membuatnya fleksibel bagi lembaga keuangan tradisional dan sistem keuangan digital yang sedang berkembang.

Peningkatan transaksi lintas batas

Proyek Mandala telah mencapai tahap pembuktian konsep, yang menunjukkan fungsionalitasnya dalam lingkungan yang terkendali. Tujuan proyek ini sejalan dengan visi G20 untuk membuat pembayaran lintas batas lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan.

Sistem ini menggunakan arsitektur terdesentralisasi dengan tiga komponen utama: sistem pengiriman pesan peer-to-peer, mesin aturan, dan mesin pembuktian. Elemen-elemen ini memastikan bahwa semua pemeriksaan regulasi diselesaikan sebelum pembayaran diproses.

Setelah pemeriksaan diverifikasi, “bukti kepatuhan” dibuat, yang menyertai transaksi digital lintas batas. Bukti kepatuhan ini juga dirancang untuk melindungi privasi pengguna, memungkinkan validasi tanpa mengungkap data pelanggan yang sensitif.

Proyek Mandala menunjukkan penerapannya di dunia nyata melalui dua kasus penggunaan khusus. Yang pertama melibatkan pinjaman lintas batas antara Singapura dan Malaysia, di mana sistem mengotomatiskan kepatuhan terhadap manajemen arus modal dan penyaringan sanksi.

Kasus kedua, yang melibatkan Korea Selatan dan Australia, meningkatkan proses kepatuhan untuk transaksi sekuritas yang tidak tercatat dalam pembiayaan lintas batas, menurut BIS.