Kamboja telah bergerak untuk memblokir akses ke 16 bursa mata uang kripto utama, termasuk platform populer seperti Binance, OKX, dan Coinbase, dalam upaya untuk mengekang meningkatnya kejahatan terkait kripto dan untuk menegakkan kerangka regulasinya untuk aset digital. Menurut Nikkei Asia, larangan tersebut memengaruhi 102 domain daring, yang banyak di antaranya terkait dengan perjudian daring yang terhubung dengan bursa-bursa ini. Pembatasan ini menyusul kegagalan bursa-bursa ini untuk memperoleh lisensi yang diperlukan dari Badan Pengawas Sekuritas dan Bursa (SERC) Kamboja, yang merupakan persyaratan untuk beroperasi secara legal di negara tersebut.
Meskipun situs web bursa diblokir, aplikasi seluler tetap beroperasi. Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Kamboja yang lebih luas untuk mengatur dan mengendalikan pasar mata uang kripto yang sedang berkembang, yang diperkirakan akan mencapai pendapatan sebesar $8 juta pada tahun 2024. Namun, pertumbuhan di sektor aset digital diperkirakan akan melambat pada tahun 2025.
Latar Belakang dan Konteks Peraturan
Binance, salah satu bursa yang dilarang, memiliki sejarah kerja sama dengan Kamboja, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan SERC pada tahun 2022 untuk membantu pembuatan regulasi mata uang digital. Binance juga bermitra dengan Royal Group Kamboja untuk mempromosikan adopsi blockchain dan memberikan pelatihan kepada pejabat Kementerian Dalam Negeri negara tersebut pada bulan Juni 2023 tentang cara mendeteksi kejahatan terkait kripto. Meskipun ada upaya-upaya ini, Binance kini telah masuk dalam daftar hitam.
Bursa-bursa tersebut diharuskan memiliki lisensi berdasarkan FinTech Regulatory Sandbox, sebuah program terkendali yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Nonbank (NBFSA) Kamboja. Saat ini, hanya dua perusahaan yang memiliki lisensi untuk memperdagangkan aset digital di Kamboja, tetapi kurangnya kemampuan untuk menukar aset digital dengan Riel Kamboja (KHR) atau dolar AS telah membuat pasar kripto lokal sebagian besar tidak efektif.
Pertumbuhan Mata Uang Kripto di Kamboja
Langkah untuk mengatur mata uang kripto di Kamboja dilakukan pada saat penipuan terkait mata uang kripto sedang marak. Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), penipuan mata uang kripto semakin marak, dengan penjahat dunia maya menggunakan mata uang kripto untuk kegiatan terlarang seperti pencucian uang. Lebih jauh lagi, beberapa platform seperti Huione Guarantee, yang telah dikaitkan dengan kegiatan kriminal dunia maya di Asia Tenggara, terkait dengan konglomerat Kamboja seperti Huione Group.
Menanggapi tantangan ini, pemerintah Kamboja berfokus pada pembuatan kerangka regulasi yang komprehensif untuk aset digital dan sistem keuangan terdesentralisasi (DeFi). Ini akan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan negara tersebut untuk memerangi kejahatan keuangan dan memastikan bahwa sektor aset digital lebih terorganisasi dan transparan.
Masa Depan Aset Digital di Kamboja
Ke depannya, pasar aset digital Kamboja diperkirakan akan berkembang selama beberapa tahun ke depan. Seiring dengan upaya negara tersebut membangun lingkungan regulasi yang lebih terstruktur, negara tersebut bertujuan untuk mengatur penggunaan aset digital dan menangani kejahatan keuangan secara lebih efektif. Pemerintah Kerajaan berfokus pada penetapan aturan yang jelas yang akan memandu pertumbuhan sektor kripto dan DeFi, membantu memastikan bahwa aturan tersebut selaras dengan tujuan keuangan dan ekonomi Kamboja yang lebih luas.
Kebijakan Pengembangan FinTech Kamboja menyiapkan panggung untuk pertumbuhan di masa mendatang, yang mungkin mencakup penciptaan peluang bagi bursa kripto yang memenuhi persyaratan perizinan negara tersebut. Namun, sebagaimana adanya, lanskap kripto saat ini masih sangat terkendali, dengan banyak bursa yang masih belum dapat beroperasi secara legal di negara tersebut.
Keputusan Kamboja untuk melarang 16 bursa mata uang kripto utama, termasuk beberapa nama terbesar dalam industri ini, menggarisbawahi meningkatnya kekhawatiran negara tersebut atas potensi kejahatan keuangan dalam ruang kripto. Sementara pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengendalikan sektor ini, kurangnya bursa yang berfungsi penuh dan maraknya penipuan menunjukkan bahwa pasar kripto di Kamboja masih dalam tahap awal pengembangan. Dengan regulasi yang lebih terstruktur yang diharapkan dalam beberapa tahun mendatang, Kamboja bertujuan untuk menyeimbangkan pertumbuhan aset digital dengan pengawasan yang efektif untuk memerangi aktivitas terlarang.