Korea Selatan Akan Memperkenalkan Pajak Kripto 20% pada Tahun 2025 dengan Pengecualian $35K

Korea Selatan akan menerapkan pajak mata uang kripto sebesar 20% mulai Januari 2025, sebagaimana dikonfirmasi oleh Partai Demokrat Korea. Kerangka pajak baru ini akan mengenakan pajak sebesar 20% atas laba kripto, dengan tambahan pajak lokal sebesar 2% yang diterapkan atas laba yang melebihi 50 juta won Korea (sekitar $35.919).

Awalnya, pajak mata uang kripto diperkenalkan pada Oktober 2021 selama pemerintahan mantan Presiden Moon Jae-in dan dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2022. Namun, karena adanya penolakan yang signifikan dari para investor, penerapannya ditunda dua kali. Ambang batas pengecualian baru tersebut merupakan peningkatan substansial dari ambang batas sebelumnya sekitar $1.795, yang telah ditetapkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan.

Kerangka kerja yang direvisi dirancang untuk meminimalkan dampak pada mayoritas investor ritel. Lebih jauh, wajib pajak akan memiliki opsi untuk mengklaim hingga 50% dari total harga jual sebagai biaya akuisisi jika catatan akurat tidak tersedia, sehingga memberikan fleksibilitas tambahan bagi investor. Penyesuaian ini bertujuan untuk menstabilkan pasar dan meredakan kekhawatiran di kalangan investor.

Pada tahun 2023, di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol, rencana pajak kripto ditunda hingga tahun 2025 karena kekhawatiran bahwa penerapan langsungnya akan membebani pasar dan berdampak negatif terhadap investor.

Pada bulan Juni, pejabat Korea Selatan dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengusulkan agar badan legislatif negara tersebut mempertimbangkan untuk menghentikan pajak penghasilan atas keuntungan kripto secara keseluruhan. Usulan ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk menghapuskan pajak atas investasi keuangan, termasuk saham dan dana.

Pemungutan suara legislatif utama mengenai masalah ini akan dilakukan pada akhir November, dengan peninjauan Subkomite Pajak pada tanggal 25 November, diikuti oleh pemungutan suara sesi pleno pada tanggal 26 November. Partai Demokrat Korea sedang berupaya untuk menyelesaikan kerangka kerja tersebut tepat waktu untuk peluncuran yang dijadwalkan pada tahun 2025, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara melindungi investor dan mengatur pasar mata uang kripto.